Kemenkum Sulbar Dukung Tarif Rp0 Hak Cipta Lagu per Agustus

Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyatakan siap menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah tarif layanan hukum. Salah satu poin yang disorot adalah tarif pencatatan hak cipta karya lagu dan atau musik menjadi Rp0 mulai 1 Agustus 2026.

Kemenkum Sulbar dan RRI Mamuju sama-sama menulis tarif pendaftaran merek bagi pelaku UMK tetap Rp500 ribu per kelas. Artikel ini terhubung dengan wilayah Mamuju, rubrik Hukum, dan liputan Kemenkum Sulbar harmonisasi Ranperbup Pasangkayu.

“tarif pendaftaran merek bagi UMK tetap dipertahankan,” tegas Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum, saat menjelaskan keberpihakan kebijakan Kemenkum Sulbar pada 25 Juli 2026.

Kanwil Sulbar siapkan sosialisasi

RRI Mamuju menulis Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menilai aturan baru itu memadukan keberpihakan kepada masyarakat dengan peningkatan mutu layanan. Ia menyebut kantor wilayah akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan agar pelaku usaha serta pencipta lagu di Sulbar memahami perubahan ini.

Sudut lokal itu penting karena kebijakan nasional baru akan terasa jika masyarakat daerah mengetahui jalur layanannya. Dua sumber yang diperiksa sama-sama menempatkan Sulbar pada fase implementasi dan edukasi, bukan pada perubahan syarat administratif baru yang belum dirinci.

“merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” kata Saefur Rochim, Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, saat menanggapi tarif baru RRI Mamuju pada 25 Juli 2026.

Berlaku mulai 1 Agustus

Kemenkum Sulbar menulis PP tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026. RRI Mamuju kemudian menegaskan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dan atau musik mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Dua sumber terbuka yang diperiksa belum memuat prosedur teknis baru di kantor wilayah Mamuju, termasuk kebutuhan dokumen tambahan atau target jumlah pemohon dari Sulbar. Karena itu, artikel ini dibatasi pada tarif merek UMK, tarif hak cipta lagu, dan kesiapan Kanwil Kemenkum Sulbar yang sudah diumumkan terbuka.

Baca juga

Baca juga Kemenkum Sulbar awasi kepatuhan notaris untuk agenda hukum lain di wilayah ini. Arsip rubrik Hukum juga memuat perkembangan layanan hukum, pengawasan, dan kebijakan lain di Sulsel serta Sulbar.