MAKASSAR
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan aplikasi Bajubodo untuk belanja pemerintah. Ajakan itu disampaikan pada sosialisasi optimalisasi e-marketplace Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 23 Juli 2026.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel Andi Darmawan Bintang menyebut Bajubodo perlu dipakai sebagai gerakan bersama agar produk UMKM lokal lebih cepat masuk ke pengadaan. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Biro PBJ Setda Sulsel Irawan Dermayasamin Ibrahim dan perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan.
Liputan ini terhubung dengan rubrik Ekonomi, wilayah Makassar, dan berita ekspor kemiri Luwu ke Jeddah yang sama-sama menyorot pasar bagi usaha lokal Sulsel.
Aplikasi sudah memuat 30.777 produk
Pemprov Sulsel mencatat Bajubodo dipakai sejak 2023 dan kini memuat 30.777 produk dari 1.046 penyedia jasa UMKM lokal. Nilai transaksinya pada 2025 disebut mencapai Rp45,61 miliar.
Irawan menjelaskan versi Bajubodo Mobile berbasis Android sudah tersedia. Pemprov juga menyiapkan fitur manajemen fee yang tetap mengacu pada aturan pengadaan yang berlaku.
“Saya mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan,” ujar Andi Darmawan Bintang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel, dalam sambutan sosialisasi Pemprov Sulsel pada 25 Juli 2026.
LKPP soroti pengelolaan toko daring
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa ikut memberi arahan soal pengelolaan toko daring. Pemprov menekankan Bajubodo bukan hanya kanal transaksi, tetapi juga alat memantau penggunaan produk lokal di tiap daerah.
Bonepos.com yang terbit pada 25 Juli 2026 memuat angka transaksi, jumlah produk, dan ketersediaan Bajubodo Mobile yang sama. Redaksi karena itu membatasi artikel pada data produk, transaksi, dan arahan penguatan pengadaan digital yang tampil seragam pada dua sumber.
“Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan, kategori barang, hingga monitoring belanja,” kata Patria Susantosa, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, dalam arahan kegiatan Pemprov Sulsel pada 25 Juli 2026.
Baca juga
Baca juga pendampingan UMKM reforma agraria di Majene dan intensifikasi PAD Gowa untuk melihat kaitan pasar digital, belanja daerah, dan penguatan pelaku usaha lokal.
