MAKASSAR
Pemprov Sulsel menargetkan seluruh 24 pemerintah kabupaten dan kota di provinsi ini menerapkan manajemen talenta ASN. Pada ekspose tahap II di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pejabat provinsi dan BKN menegaskan 13 daerah sudah mendapat persetujuan, sedangkan 11 lainnya sedang dipacu pada tahap lanjutan.
Perkembangan ini berkaitan dengan wilayah Makassar, rubrik Pemerintahan, dan arsip FAST ASN Sulsel jadi model merit nasional. Kali ini sudut beritanya bukan aplikasi FAST ASN, melainkan target penuntasan penerapan manajemen talenta di seluruh daerah Sulsel.
“Manajemen talenta ini penting bagi seluruh ASN.,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulsel, saat membuka ekspose manajemen talenta Sulsel tahap II Pemkab Sidrap pada 25 Agustus 2026.
13 daerah disetujui, 11 daerah masuk tahap II
Mediata menulis Sulsel menargetkan seluruh 24 kabupaten dan kota menuntaskan penerapan manajemen talenta. Dalam laporan yang sama, 13 daerah disebut sudah mendapat persetujuan, sementara 11 daerah lain didorong lewat ekspose tahap II.
Angka itu berbeda dari liputan lama Mammiri tentang tiga daerah percontohan FAST ASN. Karena itu, redaksi menempatkan berita ini sebagai pembaruan capaian implementasi per 25 Agustus 2026, bukan pengulangan berita Juli lalu.
“Kita ingin menjadikannya sebagai fondasi untuk membangun birokrasi yang kuat, adaptif, dan profesional,,” ujar Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulsel, dalam laporan capaian implementasi manajemen talenta di Sulsel Mediata pada 25 Agustus 2026.
BKN tekankan penempatan berbasis kompetensi
Pemkab Sidrap menulis Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menekankan sistem ini harus menghasilkan penempatan pejabat yang berbasis kompetensi dan kinerja. Pesan itu ditekankan bersamaan dengan kebutuhan basis data ASN yang lebih rapi untuk pengembangan karier dan pengisian jabatan.
Mammiri tidak menambahkan daftar 13 daerah yang sudah disetujui karena daftar rinci itu tidak dibuka pada dua sumber yang diperiksa.
Baca juga
Baca juga FAST ASN Sulsel jadi model merit nasional, Sekda Sulsel minta OPD siap untuk Ombudsman 2026, dan arsip rubrik Pemerintahan.
