MAKASSAR
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman meminta organisasi perangkat daerah yang masuk lokus penilaian Ombudsman 2026 menyiapkan standar layanan di Makassar, Selasa. Arahan itu disampaikan saat entry meeting bersama Perwakilan Ombudsman Sulsel.
Pertemuan ini menyasar layanan pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang, UPT Inang Matutu, serta RSUD Haji Sulsel. Pembaca bisa menautkan konteks ini ke wilayah Makassar dan rubrik Pemerintahan.
“Terima kasih kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan atas atensinya,” ujar Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, saat membuka entry meeting Pemprov Sulsel pada 28 Juli 2026.
Tiga lokus mulai diperiksa
Pemprov Sulsel menyebut tiga lokus utama masuk penilaian tahun ini. Ketiganya mencakup layanan infrastruktur, rehabilitasi sosial anak usia dini, dan rumah sakit milik provinsi.
Jufri meminta OPD yang dinilai memenuhi standar sesuai ketentuan dan memakai penilaian ini untuk pembenahan. Suara Sulsel memuat penekanan yang sama saat mengulas entry meeting siang tadi.
Ombudsman minta kualitas membaik
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar menyebut pertemuan itu dipakai untuk menyamakan persepsi sebelum penilaian berjalan. Ia juga menilai opini Ombudsman harus membaca mutu layanan dan pencegahan maladministrasi.
Sudut ini berbeda dari rekomendasi Ombudsman atas pemulangan pasien kesehatan jiwa yang menyorot tindakan korektif pada layanan kesehatan dan sosial.
Baca juga
Baca juga Sulsel siapkan FAST ASN sebagai model merit nasional untuk agenda pembenahan birokrasi lain di Makassar. Arsip wilayah Makassar memuat kabar layanan publik dan keputusan pemerintah terbaru.
