MAKASSAR
Kelurahan Mattoanging dan Kelurahan Kaluku Bodoa dipilih sebagai kelurahan binaan sadar HAM di Makassar, Senin (10/8/2026). Penetapan itu mengemuka saat Wakil Menteri HAM Mugiyanto berkunjung ke Kantor Lurah Mattoanging bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Artikel resmi JDIH Kota Makassar dan laporan [RRI Makassar](https://rri.co.id/makassar/asta-cita/2639886/dua-kelurahan-makassar-jadi-percontohan-nasional-sadar-ham) sama-sama menempatkan dua kelurahan itu sebagai contoh awal penguatan HAM dari tingkat paling dekat dengan warga. Liputan ini terkait wilayah Makassar dan rubrik Pemerintahan.
“penghubung antara warga,” ujarnya Mugiyanto, Wakil Menteri HAM RI, saat menjelaskan peran Penggerak HAM di tingkat kelurahan RRI Makassar pada 10 Agustus 2026.
Mattoanging dan Kaluku Bodoa dipilih dulu
JDIH Makassar menulis Munafri mengapresiasi pemilihan Mattoanging dan Kaluku Bodoa sebagai lokasi binaan awal. Ia berharap dua kelurahan itu menjadi role model yang bisa ditiru kelurahan lain di Makassar.
Bagian Hukum Setda Makassar juga menyatakan siap mengawal keberlanjutan program tersebut. Mammiri tidak menambah daftar kelurahan berikutnya karena dua sumber yang diperiksa belum mengumumkan perluasan tahap lanjutan.
Program diarahkan ke hak warga
RRI Makassar menambahkan Kementerian HAM menargetkan 200 desa dan kelurahan sadar HAM pada 2026. Kota Makassar masuk dalam gelombang awal melalui dua lokasi percontohan itu.
Sumber yang sama menjelaskan Penggerak HAM akan menjembatani kebutuhan warga dengan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, artikel ini dibatasi pada lokasi percontohan, aktor yang hadir, dan fungsi program yang sudah dipublikasikan terbuka.
“modal untuk menduplikasi,” katanya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, saat berharap program diperluas ke kelurahan lain RRI Makassar pada 10 Agustus 2026.
Baca juga
Baca juga Makassar sepakati pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Makassar siapkan perda pemilahan sampah, dan arsip wilayah Makassar untuk kebijakan kota lain yang sedang berjalan.
