LUWU
Bupati Luwu Patahudding meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan memeriksa kembali penerbitan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Arahan disampaikan dalam rapat di Kantor Bupati Luwu, Kamis, 10 September 2026.
Pertemuan melibatkan perwakilan 11 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Pertamina, perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pemeriksaan diarahkan pada kelayakan penerima dari kelompok petani dan nelayan.
Pemkab meminta verifikasi penerima
Patahudding meminta pemeriksaan status petani serta sarana usaha nelayan sebagai bagian evaluasi. Ia juga meminta pasokan diperhatikan menjelang masa panen di Luwu.
“BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak,” kata Patahudding, Bupati Luwu, dalam rapat penyaluran BBM bersubsidi Media Center Diskominfo Luwu pada 10 September 2026.
Satgas pengawasan masih disiapkan
Sekretaris Daerah Luwu Muh. Rudi menyatakan pemerintah kabupaten akan menerbitkan surat keputusan pembentukan satgas untuk mengawasi penyaluran BBM.
Jadwal penerbitan keputusan dan susunan anggotanya belum diumumkan dalam keterangan tersebut.
Rudi juga menyampaikan rencana audit atas penerbitan barcode di dinas. Rapat belum memuat hasil audit ataupun jumlah penerima yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.
Patahudding meminta SPBU dan Pertamina menindak pelanggaran yang terbukti serta memperjelas aliran pasokan. Arahan itu disampaikan sebagai langkah perbaikan layanan bagi kegiatan pertanian, perikanan, dan transportasi.
Baca juga
Baca rencana tambahan jam operasi SPBU di Sulsel dan liputan kebijakan daerah di rubrik Pemerintahan.
