BPK RI Evaluasi Layanan KI Kemenkum Sulsel di Makassar

BPK RI memulai pemeriksaan kinerja pendahuluan atas layanan kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkum Sulsel pada Senin (10/8/2026). Entry meeting berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Makassar, dan membahas layanan KI periode 2024 sampai Semester I 2026.

Rilis resmi Kemenkum Sulsel, halaman [InfoSulawesi.com](https://infosulawesi.com/kemenkum/2026/08/10/bpk-ri-evaluasi-kinerja-pelayanan-kekayaan-intelektual-periode-20242026-di-kanwil-kemenkum-sulsel), dan laporan [SINDO Makassar](https://sindomakassar.com/read/news/27370/bpk-ri-evaluasi-kinerja-pelayanan-kekayaan-intelektual-di-kanwil-kemenkum-sulsel-1786374510) sama-sama menempatkan pemeriksaan ini pada efisiensi, efektivitas, dan kecukupan peran kanwil. Liputan ini terhubung dengan wilayah Makassar, rubrik Hukum, dan artikel Makassar siapkan perda pemilahan sampah.

“Kami sangat terbuka kepada tim BPK.,” ujar Andi Basmal, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, dalam entry meeting pemeriksaan Kemenkum Sulsel pada 10 Agustus 2026.

BPK cek peran kanwil di daerah

Kemenkum Sulsel menulis tim BPK ingin melihat bagaimana kanwil mendukung pelayanan KI di daerah walau proses pencetakan sertifikat berjalan daring. Ketua tim BPK, Dynna Dwi Puspita, menyebut pemeriksaan juga menilai pembagian peran antara pusat dan daerah.

InfoSulawesi menambahkan pemeriksaan dilakukan dari dua perspektif, yakni penyelenggara layanan dan pengguna atau pemangku kepentingan. Redaksi membatasi laporan ini pada ruang lingkup audit yang benar-benar disebut terbuka, tanpa menulis hasil akhir karena pemeriksaannya masih berjalan.

Tim audit gali layanan dan SDM

Andi Basmal menyampaikan alur kerja, jumlah kerja sama, kondisi SDM, dan capaian layanan KI yang sudah berjalan di kanwil. Ia juga menyebut dukungan tiga SDM dari DJKI sebagai penguat layanan daerah.

SINDO Makassar menguatkan bahwa pemeriksaan lapangan dijadwalkan beberapa hari setelah entry meeting. Artikel ini tidak menulis temuan atau skor audit karena dua sumber pembanding belum memuat kesimpulan pemeriksaan.

Baca juga

Baca juga Sekda Sulsel rapat UCJ 2026, Makassar kelurahan sadar HAM, dan arsip wilayah Makassar.