MAMUJU
Pemprov Sulbar meminta warga lebih selektif menyaring informasi di media sosial selama Agustus 2026. Imbauan itu disampaikan setelah pemerintah daerah menilai bulan kemerdekaan rawan dipakai untuk menyebarkan hoaks dan konten provokatif yang bisa memicu perpecahan.
Keterangan resmi Pemprov Sulbar, [Editorial9](https://editorial9.com/pemprov-sulbar-waspadai-ledakan-hoaks-jelang-hut-ri/), dan [Ekspos Sulbar](https://www.ekspossulbar.co.id/2026/08/05/antisipasi-gelombang-hoaks-agustus-pemprov-sulbar-ajak-warga-jaga-ruang-digital/) sama-sama menempatkan Mamuju sebagai titik rilis imbauan ini. Berita ini terkait rubrik Pemerintahan dan wilayah Mamuju.
“Kita perlu mewaspadai konten provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan,” ujar Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Diskominfopers Sulbar, saat mengingatkan potensi gangguan ruang digital di bulan kemerdekaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 5 Agustus 2026.
Isu SARA ikut diantisipasi
Pemprov Sulbar menulis arahan ini menindaklanjuti perhatian Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid atas potensi gangguan stabilitas di ruang digital sepanjang momen kebangsaan. Editorial9 menegaskan Ridwan melihat narasi provokatif bernuansa politik, kebangsaan, dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan, atau SARA, sebagai risiko yang perlu diwaspadai publik.
Dua sumber pembanding terbuka tidak memuat data jumlah konten hoaks yang terdeteksi pada pekan ini. Mammiri karena itu membatasi berita pada bentuk peringatan pemerintah daerah, aktor yang menyampaikan, dan ruang risiko yang disebut terbuka.
OPD dan pers diajak perkuat literasi
Ridwan juga mengajak OPD Pemprov, pemerintah kabupaten, lembaga vertikal, dan insan pers ikut memperkuat literasi digital. Ekspos Sulbar memuat kembali imbauan agar masyarakat memastikan kebenaran informasi dari sumber resmi sebelum membagikannya ke orang lain.
“menjaga kondusivitas ruang siber demi terciptanya suasana daerah yang aman dan harmonis,” ujarnya Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Diskominfopers Sulbar, saat menjelaskan tujuan sinergi literasi digital Editorial9 pada 5 Agustus 2026.
Baca juga
Baca juga sensus ekonomi Sulbar di Mamuju dan PKS data kependudukan Sulbar untuk agenda tata kelola lain di provinsi ini.
