DPMPTSP Sinjai Jalani Evaluasi ZI WBK bersama KemenPANRB

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mengikuti evaluasi dan wawancara pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Senin (10/8/2026). Tahapan ini digelar Kementerian PANRB secara virtual dari Command Center Kompleks Rujab Bupati Sinjai.

Rilis resmi Humas Sinjai dan laporan [RRI Bone](https://rri.co.id/bone/info-pemda/2641260/dpmptsp-sinjai-jalani-evaluasi-zi-wbk-kemenpan-rb) sama-sama menempatkan evaluasi ini sebagai tahap penilaian penting bagi DPMPTSP Sinjai. Liputan ini terhubung dengan wilayah Sinjai, rubrik Pemerintahan, dan berita cek kesehatan gratis dengan bantuan ATENSI di Sinjai.

“mewujudkan WBK adalah harga mati,” ungkapnya Andi Jefrianto Asapa, Sekretaris Daerah Sinjai, saat memberi arahan pada evaluasi Zona Integritas Humas Sinjai pada 10 Agustus 2026.

Tiga daerah ikut evaluasi yang sama

Humas Sinjai menulis evaluasi ini diikuti tiga unit layanan, yakni DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, DPMPTSP Soppeng, dan DPMPTSP Sinjai. Kementerian PANRB menilai penguatan tata kelola, akuntabilitas, integritas, inovasi, dan mutu layanan pada unit yang diusulkan meraih predikat WBK.

Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan memaparkan profil lembaga, tugas fungsi, serta inovasi pelayanan yang telah dijalankan. RRI Bone menambahkan sesi tanya jawab dan pemeriksaan dokumen menjadi bagian penting dari proses yang harus dilalui peserta evaluasi.

Fokus berita dibatasi pada layanan

Sekda Sinjai menegaskan pembangunan Zona Integritas harus dipakai sebagai momentum memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi. Karena itu, Mammiri membatasi laporan ini pada tahapan evaluasi, pihak yang hadir, dan tujuan perbaikan layanan yang benar-benar disebut terbuka.

RRI Bone memuat penegasan bahwa proses evaluasi berjalan melalui paparan dan jawaban atas pertanyaan tim penilai. Redaksi tidak menulis hasil akhir penetapan WBK karena Humas Sinjai menyatakan kewenangan itu tetap berada pada Kementerian PANRB setelah seluruh tahapan penilaian selesai.

Baca juga

Baca juga cek kesehatan gratis dengan bantuan ATENSI di Sinjai, arsip wilayah Sinjai, dan rubrik Pemerintahan untuk pembaruan layanan publik lain di Sulawesi Selatan.