TOBADAK
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengajukan lahan baru di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan seluas sekitar delapan hektare itu disampaikan saat audiensi dengan Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta seluruh persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan, segera dilengkapi. Langkah itu diperlukan agar survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat diproses tanpa jeda panjang.
Usulan lokasi baru muncul karena lahan yang diajukan sebelumnya membutuhkan pematangan dengan biaya tinggi. Pemkab Mamuju Tengah lalu menyiapkan aset daerah di Desa Mahahe sebagai opsi pengganti.
Lahan masih disertifikasi
ANTARA melaporkan lahan pengganti tersebut sudah berada dalam satu hamparan kawasan dan sedang diproses sertifikasinya di Badan Pertanahan Nasional. Lokasi itu sebelumnya merupakan hasil tukar guling antara Desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Setelah kesepakatan dicapai, perusahaan mengembalikan lahan kepada desa. Desa kemudian menyerahkan lahan itu kepada pemkab untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau seluruh persyaratan sudah lengkap, segera disampaikan,” kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial, dalam keterangan ANTARA pada 23 Juli 2026.
Pemkab ganti lokasi awal
Posting resmi Kemensos pada 23 Juli menegaskan kementerian masih mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat, termasuk pembangunan di Mamuju Tengah. Informasi itu sejalan dengan laporan ANTARA tentang percepatan syarat administratif pada lokasi pengganti.
Dua sumber yang diperiksa belum memuat target waktu survei lanjutan atau jadwal pembangunan fisik. Karena itu, artikel ini dibatasi pada perubahan lokasi, status lahan, dan arahan percepatan administrasi dari Kemensos.
