Sulbar Percepat BSPS, Mamuju dan Pasangkayu Masih Nol

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka meminta percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS setelah dua kabupaten belum mencatat realisasi fisik. Sorotan itu muncul dalam rapat koordinasi di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Selasa, 4 Agustus 2026.

Pemprov Sulbar dan [IniSulbar](https://inisulbar.com/gubernur-sulbar-tekankan-percepatan-bedah-rumah-kinerja-daerah-jadi-barometer-kuota-nasional.html) sama-sama menyebut Mamuju dan Pasangkayu masih nol. Berita ini terkait wilayah Mamuju dan rubrik Pemerintahan.

“Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan.,” tegasnya Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, saat menyorot progres BSPS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 5 Agustus 2026.

Kuota mencapai 5.250 unit

Sulbar memperoleh alokasi 5.250 unit BSPS pada 2026 dengan nilai Rp20 juta per unit. Rinciannya meliputi Majene 1.014 unit, Mamuju Tengah 1.050 unit, Polewali Mandar 1.003 unit, Mamasa 706 unit, Mamuju 777 unit, dan Pasangkayu 700 unit.

Pemprov Sulbar menulis realisasi fisik baru sekitar 1.090 unit dari kuota awal 4.000 unit sebelum tambahan 1.250 unit masuk. IniSulbar memuat angka yang sama pada laporan pembandingnya.

“Kami berupaya mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat.,” ujar Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, saat menjelaskan kuota bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 5 Agustus 2026.

Tambahan unit dikejar 15 Agustus

Recky Walter Lahope mengatakan tidak semua calon penerima lolos verifikasi administrasi dan teknis, sehingga daerah diminta cepat mengusulkan pengganti. Maddareski Salatin menambahkan sekitar 2.000 unit lebih sudah mengantongi SK Dirjen, sedangkan tambahan 1.250 unit ditargetkan selesai pada 15 Agustus 2026.

Dua sumber yang diperiksa belum merinci desa penerima yang sudah mulai dibangun pada tiap kabupaten. Mammiri karena itu membatasi berita pada kuota provinsi, progres fisik, dan tenggat percepatan yang disebut terbuka.

Baca juga

Baca juga PKS data kependudukan Sulbar dan supervisi Sensus Ekonomi Sulbar di Mamuju untuk agenda tata kelola lain di provinsi ini.