Sulsel Bahas Antrean SPBU dalam Rakor BBM Bersubsidi

Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi penyaluran BBM bersubsidi di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (1/9/2026). Agenda itu mempertemukan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Ditlantas Polda Sulsel, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hiswana Migas, dan OPD Pemprov Sulsel.

Pertemuan ini diarahkan untuk membaca penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU, terutama yang mulai mengganggu arus lalu lintas di Makassar. Perkembangannya terkait dengan wilayah Makassar, rubrik Pemerintahan, dan arsip Bone bentuk Satgas BBM Bersubsidi.

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi terkait penyaluran BBM bersubsidi,” ujar Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, saat membuka rapat koordinasi sulselprov.go.id pada 1 September 2026.

Pengawasan transaksi ikut dibahas

Rilis resmi Pemprov Sulsel menyebut pemerintah provinsi membahas langkah penataan kendaraan setelah pengisian agar tidak menumpuk di sekitar SPBU. Fokus lain berada pada koordinasi pengawasan dan penegasan aturan di lapangan agar operator SPBU tidak berhadapan sendiri dengan antrean warga.

SuaraSulsel menambahkan pertemuan yang sama ikut membahas usulan agar barcode pembelian BBM ditempel dan disatukan dengan STNK. Mammiri membatasi laporan ini pada poin yang muncul terbuka di dua sumber, yakni rapat koordinasi, usulan pengawasan transaksi, dan dampak antrean terhadap lalu lintas.

Stok dinyatakan tersedia

General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, dalam rilis resmi mengatakan stok dan penyaluran BBM, termasuk biosolar, berada dalam kondisi cukup. Namun peningkatan permintaan dari kendaraan berukuran besar tetap disebut sebagai faktor yang memicu antrean di sejumlah SPBU.

Redaksi tidak menambahkan angka transaksi, kuota, atau sanksi SPBU yang belum muncul konsisten pada dua sumber terbuka yang diperiksa. Baca juga Bone sidak SPBU Pallengoreng dan arsip wilayah Makassar.