MAKASSAR
Pemerintah Kota Makassar dan Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah tujuh proyek strategis 2026 dalam rapat koordinasi di Balai Kota Makassar, Jumat. Evaluasi ini menyorot waktu pelaksanaan, legalitas, dan risiko pengadaan.
Agenda itu terkait dengan wilayah Makassar dan pengawasan pembangunan pada rubrik Pemerintahan.
“Waktu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan.,” tegas Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, dalam rapat koordinasi PANRITA.News pada 31 Juli 2026.
Tujuh proyek masuk evaluasi
Dua media lokal yang mengutip rapat itu menyebut proyek yang dibahas mencakup Stadion Untia, Makassar Government Center tahap II, Kantor Dinas Pendidikan, Puskesmas Ujung Pandang Baru, seragam sekolah, PAUD Tamalanrea, dan Karebosi. JDIH Kota Makassar menegaskan rapat berjalan sebagai tindak lanjut surat pengawasan KPK.
Dengan begitu, sumber resmi memberi kerangka hukum dan rapat teknis, sedangkan dua sumber media memuat daftar proyek yang diuji dalam forum tersebut. Mammiri hanya memuat rincian proyek yang konsisten di dua laporan media.
Legalitas dan vendor ikut diawasi
Kabag Hukum Setda Makassar, Asrul Alimina, menyebut bagiannya diminta mengawal legalitas dan mitigasi risiko hukum setiap proyek. Munafri juga meminta rekam jejak penyedia diperiksa agar tidak ada red flag yang lolos ke tahap pelaksanaan.
Sumber terbuka belum memuat nilai anggaran atau progres persen untuk masing-masing proyek. Karena itu, berita ini dibatasi pada cakupan pengawasan, daftar proyek, dan arahan pengendalian risiko yang sudah diumumkan.
“Kami dari Bagian Hukum siap mengawal aspek legalitas.,” kata Asrul Alimina, Kabag Hukum Setda Kota Makassar, di sela kegiatan JDIH Kota Makassar pada 31 Juli 2026.
Baca juga
Baca juga kantor sementara DPRD Makassar untuk konteks fasilitas pemerintahan yang sedang ditata ulang. Arsip SIAKSES DPRD Makassar memuat pembaruan transparansi keuangan legislatif kota ini.
