BONE
Pemerintah Kabupaten Bone menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10/8/2026). Kegiatan ini dipakai untuk menata pengelolaan anggaran desa agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
Artikel resmi Pemkab Bone dan laporan [RRI Bone](https://rri.co.id/bone/regional/2640011/workshop-pengelolaan-keuangan-desa-digelar-bidik-tata-kelola-akuntabel) sama-sama menyebut forum itu diikuti 277 peserta. Liputan ini terkait wilayah Bone dan rubrik Pemerintahan.
“Aparatur desa wajib memahami regulasi dengan baik.,” tegasnya Andi Akmal Pasluddin, Wakil Bupati Bone, saat membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa Pemkab Bone pada 10 Agustus 2026.
Peserta datang dari desa dan OPD
Pemkab Bone menulis peserta terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala OPD, dan perwakilan BUMDes. Sejumlah kepala desa juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Forum itu turut melibatkan anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, BPKP, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mammiri tidak menambahkan materi sesi per sesi karena dua sumber yang diperiksa belum memuat daftar paparan rinci.
Fokusnya tata kelola dan sasaran program
RRI Bone menempatkan workshop ini sebagai upaya memperkuat tata kelola desa yang akuntabel. Penekanan itu sejalan dengan rilis resmi yang menyebut pengelolaan anggaran desa harus tepat guna dan bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itu, artikel ini dibatasi pada peserta, tujuan forum, dan arah evaluasi yang diumumkan terbuka. Redaksi tidak menambah nilai anggaran desa karena dua sumber belum merinci angka pembahasan pada kegiatan ini.
Baca juga
Baca juga Bone KUPA PPAS perubahan APBD 2026, Bone Bangga Kencana 2026, dan arsip wilayah Bone untuk agenda pemerintahan lain di kabupaten ini.



