MAMUJU
Kanwil Kemenag Sulbar mengikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III 2026 dan reviu pelaksanaan anggaran semester I 2026 pada Kamis (6/8/2026). Dari Mamuju, forum ini dipakai untuk memetakan serapan, kinerja, dan hambatan pengelolaan anggaran satuan kerja.
Liputan ini terkait wilayah Mamuju, rubrik Pemerintahan, dan arsip gaji PPPK Sulbar 12 bulan karena sama-sama menyorot tata kelola belanja pemerintah di Sulawesi Barat.
“Anggaran tidak cukup sekadar terserap.,” mengingatkan Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, pemateri rakor evaluasi anggaran, saat menekankan mutu keluaran belanja Kanwil Kemenag Sulbar pada 6 Agustus 2026.
Masalah serapan dipetakan
Rilis resmi Kemenag Sulbar menulis forum ini membahas tingginya revisi anggaran awal tahun, mutu perencanaan, nilai IKPA, keterbatasan pejabat tersertifikasi, dan kompetensi pengelola keuangan. Persoalan pengadaan, pencairan bantuan, akun belanja, kondisi geografis, serta target PNBP juga masuk evaluasi.
Mammiri membatasi berita ini pada butir evaluasi yang dibuka resmi. Redaksi tidak menambah angka pagu atau target serapan per satker karena rinciannya tidak terlihat pada sumber terbuka yang diperiksa.
Satker lain ikut forum serupa
Unggahan resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada hari yang sama menguatkan bahwa rakor ini diikuti juga oleh instansi lain secara daring. Keterangan itu sejalan dengan rilis Kemenag Sulbar yang menempatkan forum sebagai ruang koordinasi lintas satuan kerja di Sulawesi Barat.
Sudut ini membuat berita tetap berada pada verifikasi dua sumber kredibel. Artikel tidak mengklaim keputusan anggaran baru karena sumber yang diperiksa hanya memuat evaluasi dan penguatan tata kelola.
Baca juga
Baca juga gaji PPPK Sulbar 12 bulan, pembentukan panitia HUT RI dan HUT Sulbar, dan arsip wilayah Mamuju.
