BONE
Pemkab Bone menggelar penguatan layanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Aula Lateya Riduni, Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa (11/8/2026). Agenda ini dirangkai dengan pembahasan verifikasi digitalisasi perlindungan sosial melalui data kependudukan.
Rilis resmi Pemkab Bone dan laporan [Kabarta](https://kabarta.id/2026/08/11/kemendagri-perkuat-layanan-kependudukan-di-bone-identitas-kependudukan-digital-didorong-untuk-bansos-tepat-sasaran/) sama-sama menempatkan layanan jemput bola dan IKD sebagai alat memperluas akses adminduk dan memperbaiki ketepatan sasaran bansos. Liputan ini terhubung dengan wilayah Bone, rubrik Pemerintahan, dan arsip KISAK adminduk Bone.
“Ini sangat tepat dilaksanakan di Bone.,” ujar Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI, saat menilai layanan jemput bola adminduk Kabarta.id pada 11 Agustus 2026.
Layanan jemput bola diperluas
Pemkab Bone menyebut layanan jemput bola dipakai untuk menjangkau warga hingga kecamatan, desa, dan kelurahan, terutama yang memiliki keterbatasan akses. Pesertanya melibatkan camat, lurah, kepala desa, pendamping PKH, TKSK, dan operator SIKS-NG.
Kabarta menguatkan konteks itu dengan menekankan layanan kependudukan perlu didekatkan ke masyarakat di kabupaten berpenduduk besar seperti Bone. Mammiri membatasi artikel ini pada layanan jemput bola, peran IKD, dan pemanfaatan data untuk perlindungan sosial.
IKD diarahkan dukung bansos lebih tepat
Dalam rilis resmi, pemerintah kabupaten menempatkan IKD sebagai alat integrasi data kependudukan untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan terhubung. Verifikasi digitalisasi perlindungan sosial juga dibahas agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Kabarta menambahkan pemanfaatan IKD dilihat sebagai bagian dari transformasi pemerintahan menuju layanan yang lebih mudah dan efisien. Redaksi tidak menambah target angka aktivasi karena tidak ada dua sumber terbuka yang memuat angka sama.
Baca juga
Baca juga peluncuran KISAK di Bone, sertijab Danrem 141 di Bone, dan arsip rubrik Pemerintahan.



